Sejarah mencatat, pada abad ke- 16 Kerajaan Kutai Kartanegara di bawah pimpinan raja Aji Pangeran Sinum Panji Mendapa berhasil menaklukkan Kerajaan Kutai (Kerajaan Mulawarman) yang terletak di Muara Kaman. Raja Kutai Kartanegara pun kemudian menamakan kerajaannya menjadi Kerajaan Kutai Kartanegara Ing Martadipura sebagai peleburan antara dua kerajaan tersebut.
Agama islam yang disebarkan Tuan Tunggang Parangan pada abad ke- 17 diterima dengan baik oleh Kerajaan Kutai Kartanegara yang saat itu dipimpin Aji Raja Mahkota Mulia Alam. Pada sekitar tahun 1735 setelah puluhan tahun kedatangan islam, sebutan Raja diganti dengan sebutan Sultan. Sultan Aji Muhammad Idris merupakan sultan Kutai Kartanegara pertama yang menggunakan nama islami. Kemudian sebutan kerajaan pun berganti menjadi Kesultanan Kartanegara Ing Martadipura.
Di era reformasi, setelah kemerdekaan Republik Indonesia tepatnya pada tahun 1947, Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura dengan status Daerah Swapraja Kutai masuk dalam Federasi Kalimantan Timur bersama 4 Kesultanan lainnya seperti Bulungan, Sambaliung, Gunung Tabur dan Pasir. Daerah Swapraja Kutai diubah menjadi Daerah Istimewa Kutai yang merupakan daerah otonom/ daerah istimewa setingkat kabupaten berdasarkan UU Darurat No. 3 Tahun 1953. Dibawah kepemimpinan Sultan A.M Parikesit Daerah Istimewa Kutai dihapus dan berdasarkan UU No. 27 Tahun 1959, daerah ini dibagi menjadi 3 Daerah Tingkat II, yakni Kotamadya Balikpapan, Kotamadya Samarinda dan Kabupaten Kutai dengan ibu kotanya Kecamatan Tenggarong. Dengan berakhirnya Daerah Istimewa Kutai, maka berakhir pula kekuasaan Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura. Aji Raden Padmo merupakan Bupati pertama Kabupaten Kutai.
Melalui Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 2002, Kabupaten Kutai berubah nama menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara. Jumlah penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara mencapai 547.422 jiwa tercatat berdasarkan P4B tahun 2005. Penduduk yang bermukim di wilayah ini terdiri dari penduduk asli, seperti Suku Kutai dan berbagai macam jenis Suku Dayak. Sementara penduduk pendatang adalah Suku Banjar, Suku Jawa, Suku Bugis, Suku Mandar, Suku Madura, Suku Buton dan Suku Timor.
Sungai Mahakam merupakan jalur arteri bagi transportasi lokal. Hal ini menyebabkan sebagian besar pemukiman penduduk terkonsentrasi di tepi sungai Mahakam dan anak-anak sungainya. Daerah-daerah yang jauh dari tepi sungai, relatif kurang terisi dengan pemukiman penduduk akibat dari belum terdapatnya prasarana jalan darat. Daerah pedesaan memiliki kepadatan penduduk yang mencapai 75,7 persen sedangkan 24,3 persennya berada di daerah perkotaan.
Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan daerah yang kaya akan sumber daya alam terutama minyak bumi dan gas alam serta batubara. Oleh karena itu, perekonomian Kutai Kartanegara didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian yang mencapai lebih dari 77 persen. Sisanya sektor pertanian dan kehutanan serta dari sektor perdagangan, hotel, industri pengolahan, bangunan, dan lainnya juga mnunjang perekonomian disana meski hanya sedikit.
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki program Gerbang Dayaku di sektor pendidikan, yakni program wajib belajar 12 tahun dengan membebaskan biaya pendidikan bagi seluruh siswa jenjang pendidikan dasar hingga menengah, baik negeri maupun swasta. Di Kutai Kartanegara terdapat perguruan tinggi swasta bernama Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta) yang berada di kota Tenggarong. Ada juga Sekolah Tinggi Ilmu Teologi Tenggarong dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tenggarong. Di kecamatan Muara Jawa juga sedang dibangun Politeknik Sumber Daya Kalimantan.
Sebuah klub sepak bola profesional bernama Mitra Kutai Kartanegara (Mitra Kukar) dimiliki oleh Kutai Kartanegara di bidang olahraga kini masih bertahan di kompetisi sepak bola profesional Indonesia ( Liga Super Indonesia).
Terdapat beberapa pariwisata yang melingkupi bidang alam, budaya dan pendidikan di Kutai Kartanegara, seperti Pantai Pengempang, Bukit Bangkirai, Pantai Tanah Merah, Danau Semayang, Pulau Kumala, Taman Rekreasi Tepian Mahakam, Museum Mulawarman, Lamin Suku Dayak, Kedaton Kutai Kartanegara, Planetarium Jagad Raya dan lain sebagainya.
Sementara untuk menjadi sebuah ibu kota negara, saat ini sebagian lahan yang ada di kabupaten Kutai Kartanegara masih berupa hutan. Diperkirakan membutuhkan waktu 3-4 tahun untuk penanganannya sebagai ibu kota baru.